Komite Sekolah: Pengertian, Tugas & Fungsi (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

Daftar Isi

Nyero.ID - Dalam dinamika sistem pendidikan, komite sekolah hadir sebagai elemen krusial yang berperan dalam membentuk fondasi pendidikan yang kuat. Kesadaran akan pentingnya peran komite sekolah menjadi semakin mendalam, sejalan dengan kebutuhan akan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.  

Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami bahwa komite sekolah bukanlah semata kelompok administratif, tetapi lebih kepada mitra strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama dari keberadaan komite sekolah adalah mendukung pengelolaan efektif dan pembangunan berkelanjutan sekolah. 

Dengan memberikan pandangan holistik, komite sekolah berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, menjembatani kebutuhan sekolah dengan aspirasi masyarakat, serta melibatkan aktif semua pihak yang terlibat.

Fungsi komite sekolah melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan strategis. Mereka bukan hanya penanggung jawab anggaran, tetapi juga penentu arah pendidikan yang diambil oleh sekolah. 

Dengan demikian, komite sekolah menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan adalah refleksi dari kebutuhan sebenarnya, mewakili suara masyarakat dan kepentingan bersama.

Pengertian, Tugas & Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

Dalam mengejar tujuan dan fungsi tersebut, komite sekolah menjadi tulang punggung yang mendukung pertumbuhan sekolah secara menyeluruh. Mereka bukan hanya melibatkan diri dalam manajemen keuangan, tetapi juga mengadvokasi keadilan pendidikan, memberikan wadah bagi partisipasi komunitas, dan menciptakan iklim yang mendukung perkembangan siswa.

Melalui pemahaman mendalam terhadap peran komite sekolah ini, kita dapat melihat bagaimana keberadaan mereka tidak hanya sebagai lembaga formal, tetapi sebagai katalisator perubahan positif dalam dunia Pendidikan.

Gambaran Umum Struktur Komite Sekolah

Dalam setiap organisasi pendidikan, komite sekolah menjadi pilar yang menopang struktur dan kesinambungan pengelolaan. Struktur yang matang dan terorganisir dengan baik dari komite sekolah menjadi kunci dalam mengakselerasi pencapaian tujuan pendidikan.  

Sebagai titik awal, penting untuk memahami bahwa struktur komite sekolah tidak hanya mencerminkan hierarki formal, tetapi juga representasi inklusif dari stakeholder dalam pendidikan. Struktur ini dapat dibagi menjadi beberapa lapisan yang saling terkait untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal.

Pada tingkat inti, komite sekolah umumnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Ketua komite memiliki peran sebagai pemimpin yang merumuskan kebijakan dan mengkoordinasi aktivitas keseluruhan komite. Sekretaris bertanggung jawab untuk mencatat rapat, mendokumentasikan keputusan, dan menjaga arsip komite. Sedangkan bendahara bertugas mengelola keuangan dan melaporkan penggunaan dana.

Daftar Anggota dan Peran Masing-Masing

Daftar anggota komite sekolah tidak hanya terbatas pada unsur internal sekolah, tetapi juga mencakup perwakilan dari orang tua siswa, guru, staf sekolah, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, komite sekolah menjadi refleksi nyata dari keragaman stakeholder yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan pendidikan.

1. Ketua Komite

  • Menyusun agenda rapat dan memimpin pertemuan.
  • Membimbing dan membantu anggota komite dalam pengambilan keputusan.
  • Berkomunikasi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.

2. Sekretaris Komite

  • Mencatat hasil rapat dan membuat catatan keputusan.
  • Menjaga arsip dan dokumentasi kegiatan komite.
  • Menyediakan informasi yang diperlukan untuk keperluan laporan dan evaluasi.

3. Bendahara Komite

  • Mengelola anggaran dan dana komite.
  • Membuat laporan keuangan secara berkala.
  • Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengumpulan dana atau sponsor.

4. Anggota Komite

  • Mewakili perspektif dan kepentingan kelompok masing-masing.
  • Berpartisipasi aktif dalam perencanaan program dan kegiatan komite.
  • Menyampaikan masukan dan umpan balik untuk peningkatan kinerja.

Dengan struktur yang jelas dan peran yang terdefinisi dengan baik, komite sekolah dapat berfungsi sebagai motor penggerak perubahan positif dalam pendidikan.  

Tugas dan Fungsi Utama Komite Sekolah

Agar sistem pendidikan dapat berjalan efektif, diperlukan suatu entitas yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan, mengelola sumber daya, dan membangun hubungan erat dengan komunitas sekitar. 

Dalam konteks inilah, Komite Sekolah menjadi unsur kunci yang berperan dalam membentuk fondasi pendidikan yang kokoh. Fungsi-fungsi utama Komite Sekolah membawa dampak signifikan dalam perencanaan, pengelolaan dana, dan partisipasi komunitas, menjadi pilar yang menopang kesuksesan sistem pendidikan. Berikut tugas dan fungsi utama komite sekolah dalam lembaga pendidikan: 

  • Perencanaan dan Pengambilan Keputusan 

Perencanaan strategis pendidikan menjadi inti dari peran komite sekolah. Dalam mendefinisikan arah yang tepat, komite sekolah aktif terlibat dalam menyusun rencana strategis yang mencakup visi, misi, dan tujuan pendidikan. 

Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan siswa, perkembangan kurikulum, dan perkiraan perkembangan pendidikan di masa mendatang. Pengambilan keputusan bersama dengan stakeholder utama, seperti guru dan orang tua, menjadi kunci untuk menentukan langkah-langkah konkrit yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

  • Pengelolaan Dana Sekolah 

Sumber daya keuangan yang dikelola oleh komite sekolah menjadi tulang punggung dalam mendukung kegiatan pendidikan. Komite sekolah bertanggung jawab untuk mengelola dana sekolah dengan transparan dan akuntabel. Ini mencakup pengumpulan dana, alokasi anggaran, dan pelaporan keuangan yang berkala. 

Penggunaan dana untuk kepentingan pendidikan melibatkan investasi dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pemeliharaan fasilitas, serta penyediaan bantuan finansial bagi siswa yang membutuhkan. Dengan manajemen keuangan yang bijaksana, komite sekolah dapat memastikan bahwa sumber daya tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

  • Partisipasi Komunitas 

Komite sekolah tidak hanya menjadi perpanjangan dari lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi perwakilan masyarakat yang mendukungnya. Partisipasi komunitas terlihat melalui keterlibatan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dengan orang tua siswa. 

Ini mencakup penyelenggaraan pertemuan rutin, lokakarya, atau kegiatan lain yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Keterkaitan dengan masyarakat sekitar membantu mengidentifikasi kebutuhan lokal, membangun dukungan sosial, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Melalui fungsi-fungsi utamanya, komite sekolah bukan hanya menjadi penentu arah pendidikan, tetapi juga kekuatan penggerak yang memastikan keberlanjutan dan keberhasilan sistem pendidikan. Dengan merangkul perencanaan yang matang, manajemen keuangan yang bijaksana, dan keterlibatan komunitas yang erat, komite sekolah dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan. 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Sekolah telah ditetapkan. Peraturan ini menguraikan peran dan fungsi Komite Sekolah, sebuah lembaga mandiri yang terdiri dari orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Berikut penjelasan lengkap tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 terkait Komite Sekolah:

Peraturan Menteri ini menguraikan beberapa istilah yang penting untuk pemahaman dalam konteks pendidikan. Pertama, "sekolah" didefinisikan sebagai satuan pendidikan formal yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Ini mencakup Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selanjutnya, "Komite Sekolah" dijelaskan sebagai lembaga mandiri yang terdiri dari orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Mereka berperan sebagai kelompok otonom yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah.

"Bantuan Pendidikan" adalah konsep yang mencakup pemberian uang, barang, atau jasa oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap satuan pendidikan, di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati oleh semua pihak terkait.

"Pungutan Pendidikan," di sisi lain, merujuk pada penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik atau orangtua/wali yang bersifat wajib, mengikat, dan memiliki jumlah serta jangka waktu pemungutannya yang ditentukan.

"Sumbangan Pendidikan" mencakup pemberian uang, barang, atau jasa baik secara individu maupun kolektif oleh peserta didik, orangtua/wali, masyarakat, atau lembaga secara sukarela. Perlu ditekankan bahwa sumbangan ini tidak bersifat mengikat satuan pendidikan.

Pasal 2 dari regulasi ini menetapkan bahwa Komite Sekolah memiliki kedudukan di setiap sekolah dan berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Fungsi Komite Sekolah dijelaskan dalam Pasal 3, yang menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Sekolah memiliki beberapa tugas yang melibatkan pertimbangan, penggalangan dana, pengawasan, dan tanggapan terhadap umpan balik dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat. Pertimbangan yang diberikan oleh Komite Sekolah mencakup kebijakan dan program sekolah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, serta kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.

Selain itu, Komite Sekolah bertanggung jawab atas menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan pendekatan kreatif dan inovatif.

Selama pelaksanaan tugasnya, Komite Sekolah juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka harus menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan mereka terhadap kinerja sekolah.

Pentingnya upaya kreatif dan inovatif, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, harus memperhatikan kelayakan, etika, kesantunan, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Komite Sekolah diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku.

Pasal 4 dari peraturan ini menetapkan kriteria dan batasan untuk anggota Komite Sekolah. Anggota Komite Sekolah dibagi menjadi tiga unsur, yaitu orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, dan pakar pendidikan. Orang tua/wali siswa yang masih aktif di sekolah mencakup maksimal 50% dari total anggota, sementara tokoh masyarakat dan pakar pendidikan masing-masing dapat mencakup paling banyak 30%. Kriteria tokoh masyarakat termasuk memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang menjadi panutan bagi masyarakat setempat atau menjadi anggota/pengurus organisasi peduli pendidikan. Sementara pakar pendidikan dapat berupa pensiunan tenaga pendidik atau individu yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Batas maksimal untuk persentase anggota dari ketiga unsur tersebut adalah hingga jumlah anggota mencapai 100%, yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jumlah total anggota Komite Sekolah ditetapkan minimal 5 orang dan maksimal 15 orang.

Selanjutnya, Pasal 4 juga menegaskan bahwa anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan, penyelenggara sekolah, pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum koordinasi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan keberagaman dalam peran Komite Sekolah.

Pasal 5 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota, Camat, dan Lurah/Kepala Desa memiliki peran sebagai pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. Ini menunjukkan pentingnya dukungan dan bimbingan dari pihak otoritas setempat untuk memastikan kelancaran kinerja Komite Sekolah.

Pasal 6 menguraikan proses pemilihan dan kepengurusan Anggota Komite Sekolah, menekankan prinsip akuntabilitas dan demokrasi. Pemilihan anggota dilakukan melalui rapat orangtua/wali siswa secara demokratis. Kepengurusan Komite Sekolah terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Penetapan pengurus dilakukan oleh kepala Sekolah, dengan ketua yang diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif. Selain itu, jika jumlah siswa di sebuah sekolah kurang dari 200 orang, mereka dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan sekolah sejenis, dan proses pembentukannya difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya. Penting juga diingat bahwa pengurus Komite Sekolah tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Pasal 7 melanjutkan dengan menetapkan bahwa kepala Sekolah adalah yang menentukan anggota Komite Sekolah. Jika ada pembentukan Komite Sekolah gabungan, kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak yang menetapkan anggotanya. Setelah ditetapkan, Komite Sekolah harus menyusun anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Dokumen ini minimal mencakup informasi mengenai nama dan tempat kedudukan, dasar, tujuan, dan kegiatan Komite Sekolah, keanggotaan dan kepengurusan, hak dan kewajiban anggota dan pengurus, keuangan, mekanisme kerja dan rapat-rapat, perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Penekanan pada aspek-aspek ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan transparan bagi Komite Sekolah, memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Pasal 8 menetapkan masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah maksimal 3 tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk satu masa jabatan tambahan. Keanggotaan Komite Sekolah dapat berakhir karena berbagai alasan, termasuk pengunduran diri, meninggal dunia, ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana atas tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9 menekankan bahwa Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Komite Sekolah juga berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10 membahas peran Komite Sekolah dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan untuk mendukung tugasnya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan tersebut berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Sebelum melakukan penggalangan dana, Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah dan hasilnya dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Hasil penggalangan dana dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan, dan dilaporkan kepada Komite Sekolah. Dengan demikian, pasal ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan sumber daya pendidikan oleh Komite Sekolah.

Pasal 11 mengatur tentang sumber penggalangan dana dan sumber daya pendidikan yang tidak boleh berasal dari perusahaan rokok, perusahaan minuman beralkohol, dan partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi Komite Sekolah dan memastikan bahwa sumber daya yang diterima tidak berasal dari entitas yang dapat merugikan pendidikan. Selain itu, Pasal 11 juga menjelaskan penggunaan pembiayaan operasional Komite Sekolah untuk kebutuhan administrasi, konsumsi rapat pengurus, transportasi, dan kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.

Pasal 12 memberikan larangan kepada Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, termasuk larangan menjual buku pelajaran di sekolah, melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya, serta larangan terhadap kegiatan yang dapat merusak integritas sekolah. Larangan ini mencakup juga pengambilan keputusan atau tindakan yang melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Pasal 13 menetapkan kewajiban Komite Sekolah untuk menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala setidaknya satu kali dalam satu semester. Laporan tersebut meliputi kegiatan Komite Sekolah dan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Pasal 14 memberikan pengakuan terhadap Komite Sekolah yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan ini, dengan batasan waktu 1 tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan.

Pasal 15 mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada saat peraturan ini berlaku.

Baca Juga:

Terakhir, Pasal 16 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan demikian, keseluruhan peraturan ini memberikan panduan yang jelas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Komite Sekolah untuk mendukung pendidikan di sekolah-sekolah yang bersangkutan.

Muh. Akbar
Muh. Akbar "Live with an attitude of gratitude for the experiences that shape you, and learn with an insatiable hunger for understanding the world and your place in it."